Home » , » FPI Instruksikan Laskar Bersihkan Sampah dan Lumpur Usai Banjir Surut

FPI Instruksikan Laskar Bersihkan Sampah dan Lumpur Usai Banjir Surut

Written By R Merah on Selasa, 22 Januari 2013 | 09.08

Fron Pembela Islam
JAKARTA  - Sejak hari Kamis lalu, wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya lumpuh terkena bencana banjir. Kawasan strategis pun tak ketinggalan tergenang banjir, seperti istana negara dan bundaran HI. Belum lagi sejumlah titik lainnya yang begitu parah terkena dampak banjir, seperti Kampung Pulo dan Petamburan Jakarta Pusat.
Terkait bencana banjir, Front Pembela Islam sebenarnya telah melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan posko-posko penanggulangan banjir pada 21 titik di wilayah kota Jakarta, sejak seminggu sebelum puncak bencana banjir pada hari Kamis.
Kini banjir mulai surut, walaupun di beberapa tempat masih tergenang seperti di daerah Pluit, Jakarta Utara.
Masalah berikutnya usai banjir adalah menumpuknya sampah dan lumpur yang tersisa, baik di jalan-jalan, perkampungan, rumah warga dan tempat ibadah.
...Instruksi DPP FPI, segera kerahkan semua laskar FPI untuk membantu masyarakat membersihkan lumpur dan sampah akibat banjir
Hal tersebut harus segera diatasi agar para pengungsi bisa cepat kembali ke rumah mereka masing-masing dan tidak menimbulkan penyakit.
Menyikapi hal itu, Ketua Umum FPI, Habib Rizieq Syihab menginstruksikan seluruh laskar FPI agar membantu masyarakat membersihkan lumpur dan sampah akibat banjir.
“Instruksi DPP FPI, segera kerahkan semua laskar FPI untuk membantu masyarakat membersihkan lumpur dan sampah akibat banjir dari rumah warga dan perkampungan,” seru Habib Rizieq Syihab melalui pesan singkat yang diterima redaksi voa-islam.com, Senin (21/1/2013).
FPI amat berperan dalam membantu korban banjir di sejumlah tempat di Jakarta, hal ini ditunjukkan dengan sikap cepat tanggap FPI sejak awal sebelum bencana banjir memuncak hingga membantu masyarakat pasca banjir surut. [Ahmed Widad]

Share this article :

1 komentar:

  1. Jakarta sedang dalam darurat banjir. Pasca banjir, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan cepat atas fasilitas-fasilitas yang rusak. Hal tersebut memang tepat dalam konteks jangka pendek. Namun lebih tepat lagi jika Pemda DKI, juga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia memikirkan secara jangka panjang bagaimana mencegah banjir yang selalu terjadi. Untuk itu perlu dipikirkan solusi penanganan banjir dengan memperhatikan semangat Reforma Agraria sesuai UUPA 1960. Perlu diketahui UUPA 1960 tidak hanya mengamanatkan redistribusi tanah demi keadilan rakyat, tapi juga membicarakan tentang tata guna tanah. UUPA mencantumkan tantang tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup pada lahan agraria. Pasal 15 berbunyi: “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Sedangkan Pasal 6 menyebutkan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Pasal ini dapat ditafsirkan kehilangan kesuburan maupun hilangnya fungsi tanah dapat mengganggu aspek sosial masyarakat akibat aktifitas terhadap tanah tersebut. Jadi kalau kita sepakat bahwa banjir terjadi akibat adanya pelanggaran terhadap penggunaan pemanfaatan tanah, maka, dalam segala pembangunan atau penentuan kebijakan ke depannya, mulai saat ini reforma agraria dan UUPA 1960 harus segera diimplementasikan dengan sungguh-sungguh.....maaf bukan menggurui...sekedar berwacana saja...

    BalasHapus

Silahkan berargumen sesuai pemahaman anda, sampaikan dengan santun jangan terlalu persuasif, apalagi provokatif.
Janganlah suka berdebat berkepanjangan yang tidak menggunakan akal seraya mengebiri etika berinteraksi sosial.

 
Support : R Merah
Proudly powered by R Merah
Copyright © 2011. R Merah - All Rights Reserved
Template Design by Raa Pramuja Published by Adam Pramuja